Solopos.com, BANDUNG — Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Stasiun Geofisika Kelas 1 Bandung mencatat selama periode April 2024 telah terjadi sebanyak 106 kejadian gempa bumi di Provinsi Jawa Barat dan sekitarnya.

“Dari 106 kali kejadian, guncangan gempa bumi terbesar yang tercatat adalah 6,5 magnitudo dan yang terkecil tercatat adalah 1,4 magnitudo,” kata Kepala Stasiun Geofisika BMKG Bandung Teguh Rahayu di Bandung, Sabtu (4/5/2024), dilansir Antara.

Promosi Tragedi Kartini dan Perjuangan Emansipasi Perempuan di Indonesia

Teguh menyampaikan berdasarkan peta distribusi episenter, gempa bumi pada periode bulan April 2024 sebanyak 70 kejadian gempa bumi terjadi di laut akibat aktivitas sesar aktif di laut dan adanya subduksi pertemuan lempeng tektonik Indo-Australia dan Eurasia.

Sedangkan 36 kejadian gempa bumi terjadi di darat dengan kedalaman dangkal akibat sesar lokal dan juga adanya aktivitas dalam lempeng tektonik Indo-Australia.

“Kejadian gempa bumi terjadi dengan kedalaman yang bervariasi pada rentang 4 hingga 317 kilometer,” katanya.

Lebih lanjut, dia menyebut salah satu gempa bumi terbesar pada April ini berkekuatan 5,5 magnitudo yang berpusat di Kabupaten Sukabumi pada Sabtu (27/4/2024).

Gempa tersebut dirasakan di Sukabumi dan Tasikmalaya IV MMI, Bandung dan Garut III-IV, Tangerang, Tangsel, Bogor, DKI Jakarta, Kebumen, Banyumas, Cilacap dan Purwokerto III MMI, Bantul, Sleman, Kulonprogo, Trenggalek, Malang II MMI.

“Dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan akibat adanya aktivitas deformasi batuan dalam lempeng Indo-australia yang tersubduksi di bawah lempeng Eurasia di selatan Jawa barat,”katanya.

Selain itu, BMKG menekankan pentingnya peningkatan pemahaman kepada warga dan pemangku kepentingan mengenai upaya mitigasi untuk meminimalkan dampak gempa di wilayah tersebut.

“Kami mengimbau jika terjadi gempa bumi, masyarakat diminta untuk tenang, waspada, serta tidak terpancing isu yang tidak bertanggung jawab,” kata Teguh.

BMKG Bandung memberikan rekomendasi bagi masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak yang diakibatkan oleh gempa.

Jika terjadi gempa bumi, masyarakat agar tetap tenang, waspada, dan mengikuti arahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat, serta informasi dari BMKG.

Solopos.com, SOLO–Tim Sparta Kepolisian Resor Kota (Polresta) Solo menangkap penjual minuman keras (miras) berkedok warung kelontong, Sabtu (4/5/2024) dini hari, sekitar pukul 01.00 WIB.

Penjual miras yang dikukut oleh Tim Sparta itu ialah seorang laki-laki inisial HR, 58, warga Setabelan, Banjarsari, Solo.

Promosi Tragedi Kartini dan Perjuangan Emansipasi Perempuan di Indonesia

“Penangkapan pelaku HR berawal saat Tim Sparta Polresta Solo melaksanakan kegiatan patroli rutin di wilayah hukum Polresta Solo, mendapatkan informasi dari Call Center Tim Sparta bahwa terdapat warung yang beraktivitas menjual minuman keras dan sering meresahkan warga di Setabelan, Banjarsari, Solo,” kata Kasat Samapta Polresta Solo, Kompol Arfian Riski Dwi Wibowo, Sabtu.

Mendapatkan Informasi tersebut, lanjut dia, Tim Sparta langsung menuju lokasi sesuai dengan arahan dari pelapor. Sesampainya di lokasi, tepatnya di depan SD Kristen Banjarsari, Solo, didapati warung kelontong yang berjualan miras

“Dari hasil penggeledahan di lokasi, Tim Sparta berhasil mengamankan pelaku yang merupakan penjual miras dan barang bukti berupa 2 botol air mineral ukuran 1.500 ml berisi Ciu dan 2 botol air mineral ukuran 600 ml berisi Ciu,” ungkap Kompol Arfian.

Selanjutnya barang bukti dan penjual miras berkedok warung kelontong tersebut di bawa ke Mapolresta Solo untuk ditindaklanjuti sesuai prosedur perkara tindak pidana ringan (Tipiring).

Dihubungi secara terpisah, Kapolresta Solo Kombes Pol Iwan Saktiadi, mengatakan bahwa jajarannya akan terus melakukan operasi pekat, termasuk menindaklanjuti laporan dari masyarakat. Ia pun meminta peran aktif masyarakat, seperti dalam menekan peredaran miras.

“Kami juga mengimbau kepada masyarakat untuk ikut aktif menjaga kamtibmas di wilayahnya masing-masing. Kami berharap bantuan dan dukungan dari seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama memberantas peredaran miras,” pungkas Kapolresta Solo.

Sebagai informasi, Operasi Pekat digelar dalam rangka mewujudkan kota Solo dari bebas penyakit masyarakat (Pekat) dengan cara menggelar kegiatan cipta kondisi dengan sasaran judi, narkoba, senjata tajam (sajam), miras dan prostitusi jalanan.

Solopos.com, JAKARTA–Kebijakan pemerintah terkait sertifikasi halal yang harus dipenuhi paling lambat Oktober 2024 wajib dilaksanakan oleh para pelaku usaha dan tidak boleh ditunda.

Penegasan itu disampaikan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan merespons usulan Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki untuk menunda penerapan sertifikasi halal, terutama untuk produk-produk UMKM.

Promosi Tragedi Kartini dan Perjuangan Emansipasi Perempuan di Indonesia

“Ya harus kok wajib (bersertifikat halal), kalau enggak siap-siap kapan siapnya? Nanti setahun lagi enggak siap, 10 tahun enggak siap, 100 tahun lagi enggak siap. Ini harus dilatih,” kata Zulhas, sapaan akrabnya, kepada wartawan, Sabtu (4/5/2024), di Jakarta, seperti dilansir Antara.

Zulhas menyampaikan kebijakan ini diterapkan demi kebaikan konsumen di Indonesia. Mereka berhak mendapatkan produk yang tidak hanya halal, tetapi juga aman, sehat, dan higienis, dan sertifikat halal ini menjadi bukti nyata bahwa produk itu memenuhi semua kriteria tersebut.

Sebelumnya, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Teten Masduki pada 1 April 2024 mengatakan Kementerian Koperasi dan UKM akan berbicara dengan berbagai pihak, termasuk Kementerian Perdagangan dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama untuk membahas kebijakan wajib sertifikasi halal.

Teten menjelaskan batas waktu sertifikasi halal yang ditetapkan hingga Oktober 2024 sulit tercapai, terutama oleh para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di bidang kuliner.

Terkait hal itu, Teten mengusulkan dua hal. Kesatu, melakukan percepatan sertifikasi untuk memudahkan UMKM, yang masuk dalam kategori jalur hijau, misalnya produk dan bahan bakunya sudah halal agar dapat melakukan self-declare atau pernyataan status halal yang dilakukan oleh pelaku usaha itu sendiri.

Kedua, Teten mengusulkan penundaan atau perpanjangan tenggat supaya tidak terjadi pelanggaran hukum oleh pelaku UMKM.

Diberitakan sebelumnya, Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal mewajibkan tiga kelompok produk bersertifikat halal pada Oktober 2024.

Ketiga produk itu yaitu produk makanan dan minuman; bahan baku, bahan tambahan pangan; serta produk hasil dan jasa penyembelihan.

Kewajiban tersebut berlaku untuk produk-produk yang diproduksi oleh usaha besar, menengah, kecil maupun mikro seperti pedagang kaki lima.