Solopos.com, SOLO — Sejumlah siswa memperagakan busana adat saat mengikuti fashion show di halaman SD Bromantakan Solo, Kamis (2/4/2024).

Peragaan busana adat nusantara yang diikuti siswa kelas I hingga V tersebut dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional.

Promosi Vonis Bebas Haris-Fatia di Tengah Kebebasan Sipil dan Budaya Politik yang Buruk

Kegiatan tersebut untuk mengenalkan dan melestarikan budaya nusantara kepada para siswa. Dalam acara itu para siswa mengenakan berbagai pakaian adat mulai dari Jawa, Minang, dan daerah lainnya.

Siswi mempergakan busana adat dihadapan guru dan teman-temannya saat fashion showi di halaman SD Bromantakan Solo, Kamis (2/4/2024).  (Solopos/Joseph Howi Widodo).

Siswa dengan berbusana adat berfoto bersama saat mengikuti fashion show di halaman SD Bromantakan Solo, Kamis (2/4/2024). (Solopos/Joseph Howi Widodo).

Solopos.com, SOLO– Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyiapkan Kota Solo menjadi kota metropolitan baru dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045.

Menanggapi perencanaan pembangunan tersebut, Wakil Wali Kota Solo Teguh Prakosa menjelaskan sejumlah pekerjaan rumah (PR) bagi Solo untuk menjadikan kota metropolitan baru, salah satunya pendanaan untuk pembangunan.

Promosi Vonis Bebas Haris-Fatia di Tengah Kebebasan Sipil dan Budaya Politik yang Buruk

“Tantangan ke depan harus ditunjang dengan anggaran yang konsisten sesuai skala prioritas, pembangunan selesai tahun pertama, tahun kedua, supaya target 2045 benar-benar menjadi bagian dari kota metropolitan,” jelas Teguh ditemui di kantornya, Kamis (2/5/2024) pagi.

Menurut Teguh, kompleksitas Solo dalam rangka pembangunan belum seimbang dengan pola pikir masyarakat. Warga Solo harus mampu menangkap peluang dari program pembangunan Pemkot Solo supaya warga Solo mendapatkan dampak positifnya, baru setelahnya warga luar kota.

Teguh mencontohnya warga harus bisa menangkap peluang adanya Masjid Sheikh Zayed dengan berbagai jenis produk dan jasa. Butuh upaya membangun sumber daya manusia (SDM) yang unggul.

Teguh menjelaskan layanan transportasi umum dan jalan harus menjadi perhatian antar Pemda di Soloraya. Kota Solo sudah menyediakan Batik Solo Trans (BST) yang menjangkau sejumlah kecamatan sekitar Solo.

Pemprov Jateng membantu layanan BRT Trans Jateng Sumberlawang-Solo dan Solo-Wonogiri. Butuh upaya tindaklajut supaya Soloraya terkoneksi.

“Ekonomi hijau ini termasuk bisa tidak transportasi menggunakan energi yang ramah lingkungan? Termasuk pengelolaan sampah di tempat Pembuangan Akhir Putri Cempo, harus berubah semua,” ungkap dia.

Teguh mengatakan Kota Solo dibangun dengan keberlanjutan mulai dari Wali Kota Solo yang kini menjadi Presiden (Presiden Jokowi). Kemudian Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka yang akan menjadi Wakil Presiden. Pembangunan Kota Solo akan dilanjutkan Wali Kota Solo berikutnya.

“Wakil Presiden butuh komitmen dan konsisten. Kalau Wakil Presiden tidak komitmen dan konsisten, daerahnya akan tersendat,” papar dia.

Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Solo, Sumilir Wijayanti, mengatakan arah kebijakan pemerintah pusat sudah terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah 2025-2045.

“Soloraya sifatnya pendukung megapolitan Semarang. Pengembangan di sisi selatan sesuai potensi dan karakteristiknya,” ungkap dia.

Menurut dia, ekonomi hijau menjadi salah satu isu dalam menjadikan Soloraya menjadi kota metropolitan. Ada beberapa persyaratan untuk mendukung kebijakan pusat dan Pemprov Jateng, sebagai contoh Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di setiap kota/kabupaten.

“Ekonomi hijau berkenan terhadap pengelolaan sampah, limbah, sirkuler ekonomi, pelestarian lingkungan, pemberdayaan. Ini membutuhkan kebijakan, program, dan peningkatan kapasitasnya. Masing-masing wilayah sudah mengidentifikasi masalah dan potensinya,” papar dia.

Dia menjelaskan kerja sama antardaerah secara masif dan intensif harus dilakukan. Pemerintah pusat dan Pemprov Jateng harus memberikan supervisi supaya rencana pembangunan bisa terealisasi.

Pelaksana tugas (Plt) Deputi Bidang Pengembangan Regional Bappenas, Dewi Virgiyanti, memaparkan dalam visi pengembangan Provinsi Jawa Tengah (Jateng), ada dua daerah yang disiapkan untuk menjadi kota metropolitan. Kedua daerah itu yakni Kota Semarang dan Kota Solo.

“Visi kami ada pengembangan pusat pertumbuhan, seperti metropolitan. Maka Semarang dan Surakarta bisa jadi metropolitan baru menuju kota global dan ekonomi hijau,” kata Dewi saat penyampaian paparan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Jawa Tengah 2024 di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kota Semarang, Senin (29/4/2024).

Dewi meminta pengembangan kota menuju metropolitan bisa bisa dilakukan secara fungsional atau tak hanya sebatas administrasi. Oleh karena itu, strategi-strategi konkret harus disiapkan segera untuk mengatasi segala permasalahan, khususnya yang masih menjadi PR sejauh ini.

Solopos.com, SEMARANG – Partai Keadilan Sosial (PKS) bakal turut meramaikan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak pada November 2024 mendatang.

Dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah (Jateng), ada empat daerah yang menjadi prioritas PKS untuk mengusung kader sendiri.

Promosi Vonis Bebas Haris-Fatia di Tengah Kebebasan Sipil dan Budaya Politik yang Buruk

Hal tersebut disampaikan Ketua DPW PKS Jateng, Muhammad Afif. Ia mengatakan, keempat daerah itu yakni Kota Semarang, Kota Solo, Kota Tegal dan Magelang.

“Arahan DPP melakukan pemetaan, di Jateng kami komunikasi utama itu ya di Wakil Ketua DPRD seperti Kota Semarang, Solo, Kota Tegal dan lain sebagainya. Terua ada incumbent seperti di Magelang, wakil kita usung sendiri makanya jadi prioritas juga,” beber Afif, seusai acara Halal Bihalal Partai Politik se-Jawa Tengah di Hotel Padma Semarang, Rabu (1/5/2024) malam.

Tak hanya empat daerah itu, lanjut Afif, daerah yang memikiki fransi mandiri juga akan diberi perhatian atau prioritas untuk mengusunt kader internal. Namun, hal ini masih tergantung kondisi daerah dan komunikasi antar partai di masing-masing kabupaten/kota.

“Karena mekanismenya pasti masing-masing, di daerah juga ada jejak pendapat kader siapa yang diusung. Pilkada juga masih lama, kita tak boleh buru-buru,” sambungnya.

Adapun mengenai pemilihan gubernur (Pilgub) Jateng, PKS yang mendapat 11 kursi di DPRD Jateng pada Pemilihan Legeslatif (Pileg) 2024-2029 membuatnya harus berkoalisi.

Saat ini, pihaknya masih terus memantau figur yang muncul di media dan terbuka untuk berkoalisi dengan partai manapun. “Dan komunikasi yang kami lakukan saat ini baru sebatas penjajakan,” tutupnya.