Jadi Kontroversi, Pemprov Tegaskan Miss Indonesia 2017 Bukan Wakil NTB

Pemprov NTB menegaskan pemenang Miss Indonesia bukanlah wakil dari NTB.

Solopos.com, SOLO – Kemenangan Achintya Holte Nilsen ternyata menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat Nusa Tenggara Barat (NTB). Bahkan Pemprov NTB menegaskan Achintya bukanlah wakil dari NTB.

Promosi Pembunuhan Satu Keluarga, Kisah Dante dan Indikasi Psikopat

“Menyimak berbagai opini yang berkembang, melalui kesempatan ini dapat kami tegaskan bahwa Achintya Holte Nilsen bukan wakil NTB dalam ajang Miss Indonesia 2017,” kata Yusron Hadi, Selasa (24/4/2017) di Mataram, seperti dikabarkan Antara.

Achintya Holte Nilsen berhasil menjadi pemenang dalam ajang Miss Indonesia 2017 yang digelar 22 April 2017 malam di Jakarta. Kemenangan ini akan membuka kesempatan kepada pemenang untuk berlaga di ajang Miss World 2017 di Tiongkok. Kemenangan tersebut menuai pro-kontra di tengah masyarakat NTB.

Terutama, mengenai sosok Achintya Holte Nilsen, apakah betul-betul mewakili masyarakat NTB, begitu juga mengenai proses dan tahapan hingga bisa mengatasnamakan NTB maupun ada juga yang bahkan mengaitkan hal ini dengan komitmen pemerintah daerah mengembangkan wisata halal atau friendly tourism di NTB.

Yusron, menjelaskan dari informasi yang diterima Pemerintah Provinsi (Pemprov) Achintya Holte Nilsen tidak pernah bermukim atau berasal dari NTB sebagaimana dipersyaratkan kepada setiap peserta ajang Miss Indonesia. Kemudian, tidak pernah diketahui maupun dengar proses pemilihan Miss Indonesia berlangsung di NTB.

Bahkan, kalau menyimak proses penjaringan peserta yang dikatakan berlangsung hanya di beberapa kota tentu konsekuensinya sangat terbuka ruang pihak lain mengatasnamakan suatu daerah tanpa diketahui daerah yang bersangkutan, sehingga ini mempengaruhi penerimaan masyarakat dan bagi si peserta tidak betul-betul mewakili daerah yang diatasnamakan.

Tidak hanya itu, lanjut Yusron, penyelenggara dinilai tidak berkoordinasi langsung dengan pemerintah daerah dalam penyematan nama NTB kepada yang bersangkutan. Karena kalau memakai nama NTB seyogyanya ada bentuk keterlibatan pemerintah paerah.

“Kami menghargai berbagai upaya semua pihak mempromosikan daerah, termasuk NTB yang kini makin dikenal sebagai daerah tujuan wisata halal. Sebagai pionir wisata halal di Tanah Air, haruslah kita semua berhati-hati menyematkan nama NTB dalam ajang seperti ini,” tegasnya.