Solopos.com, SEMARANG – Seluruh partai politik (Parpol) se-Jawa Tengah (Jateng) berkumpul di Hotel Padma Semarang pada Rabu (1/5/2024) malam.

Perkumpulan ini merupakan acara perdana seusai berkontestasi di pemilihan presiden (Pilpres), pemilihan Legeslatif (Pileg) dan menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak pada November 2024 mendatang.

Promosi Kanker Bukan (Selalu) Lonceng Kematian

Pantauan Solopos.com, ada 12 ketua partai politik di Jateng dan perwakilannya mengikuti halalbihalal di Hotel Padma Semarang. Suasana pertemuan pun tampak hangat dan penuh canda antar bebagai Parpol.

Bendahara DPD PDIP, Agustina Wilujeng, mengatakan halal bihalal ini merupakan ritual tahunan Parpol di Jateng. Ajang ini juga sebagai momen memaafkan seusai bertempur dalam suasana Pilpres dan Pileg.

“Jadi ajang istimewa ini [halal bihalal]. Karena habis tanding [Pemilu] maaf-maafan. Karena namany wong [orang] Jawa berbudaya ya, setelah ada gesekan di lapangan tempur [Pilpres dan Pileg], hari ini saling memaafkan,” ujar Agustina seusai acara Halal Bihalal Partai Politik se-Jawa Tengah di Hotel Padma Semarang, Rabu (1/5/2024) malam.

Adapun suasana di dalam ruangan, Agustina mengaku sangat hangat dan penuh canda tawa. Para ketua Parpol sampai anggotanya saling roasting antar sesama dan lainya.

“Seasyik itu pokoknya di dalam, seru, enggak ada yang serius, guyonan [bercanda] isinya. Saling roasting jadi standup komedi,” akunya.

Agustina menambahkan, agenda pertemuan rutin halal bihalal Parpol se-Jateng ini tiap tahun dilakukan atau diinisiasi bergilir per partai.

Adapun setelah Pilkada November nanti, para Parpol sepakat untuk melakukan pertemuan serupa. “Iya, ada janji temu kembali satu tahun kemudian setelah Pilkada,” imbuhnya.

Senada juga disampaikan Ketua DPD Gerindra Jateng, Sudaryono. Ia juga mengatakan bakal ada pertemuan serupa seusai Parpol se-Jateng berkontestasi pada Pilkada November 2024 mendatang.

“Saya kira bagus ya [acara halal bihalal], ajang bertemu setelah bertanding. Dan semua partai punya cita-cita dan keinginan yang baik. Semua ingin mengabdi ke bangsa dan negara lewat Parpol,” tutupnya.

Solopos.com, JAKARTA – Biaya layanan seller Power Merchant dan Power Merchant Pro sebesar 2% hingga 6,5% mulai 1 Mei 2024.

Kenaikan biaya layanan merchant per 1 Mei 2024 ini berlaku untuk aplikasi Tokopedia dan Shop Tokopedia di aplikasi TikTok. Biaya layanan penjual Tokopedia akan dihitung berdasarkan kategori produk yang terjual yang dibagi ke dalam lima kelompok, mulai dari kategori grup A hingga E.

Promosi Kanker Bukan (Selalu) Lonceng Kematian

Untuk kategori grup A, misalnya, Tokopedia akan mengenakan biaya layanan merchant sebesar 6,5% per produk terjual. Berikut adalah rincian lengkap biaya layanan merchant Tokopedia per kategori grup produk:

— Kelompok Grup A: Biaya layanan 6,5% per produk terjual

— Kelompok Grup B: Biaya layanan 5,5% per produk terjual

— Kelompok Grup C: Biaya layanan 4% per produk terjual

— Kelompok Grup D: Biaya layanan 3,1% per produk terjual

— Kelompok Grup E: Biaya layanan 2% per produk terjual

E-Commerce Communications Director Shop Tokopedia Nuraini Razak menyampaikan bahwa secara historis, Tokopedia sudah lama tidak mengenakan biaya untuk penjual. Dia menjelaskan bahwa kenaikan biaya layanan ini untuk menjaga keberlangsungan bisnis Tokopedia. “Jadi memang pelan-pelan untuk sustainability akan ada biaya komisi untuk Tokopedia maupun Shop Tokopedia,” ujar Nuraini dalam acara Media Gathering Halalbihalal Bersama Tokopedia dan Shop Tokopedia di Jakarta, Kamis (25/4/2024).

Nuraini menuturkan bahwa tak menutup kemungkinan akan ada tambahan biaya lain di platform belanja online berwarna hijau itu. “Seiring beriringnya waktu akan ada tambahan-tambahan biaya lain yang sebetulnya untuk kemudahan seller dan user,” tambahnya.

Namun, Nuraini tak bisa memastikan apakah biaya layanan untuk seller Power Merchant akan naik tahun depan. “Kita nggak mungkin rencanain sejauh itu, tetapi kalau dilihat trennya pasti akan ada sebabnya kenapa harus naik atau enggak,” sambungnya.

Kenaikan biaya layanan Tokopedia untuk para penjual juga dilakukan sebagai bentuk investasi perusahaan agar para penjual menjangkau lebih banyak konsumen. “Sebetulnya ini balik lagi investasi kami untuk seller bagaimana mereka bisa menjangkau lebih banyak konsumen, lebih banyak campaign beli lokal dengan Tokopedia, semuanya pasti ada komponen biaya,” tuturnya.

Nuraini memastikan bahwa Tokopedia telah mempertimbangkan sebelum menaikkan biaya layanan seller. Dia pun menyebut platform jual beli online berwarna hijau itu tidak ingin memberatkan konsumen maupun penjual. “Pasti kita melakukan perhitungan, nggak mungkin kita tiba-tiba mau menaikkan [biaya layanan] yang luar biasa,” ujarnya.

Berikut adalah simulasi biaya layanan Tokopedia untuk seller Power Merchant dan Power Merchant Pro terhitung per 1 Mei 2024:

Simulasi kenaikan biaya layanan penjual Tokopedia.(Tangkapan layar)

Jika menengok simulasi penghitungan di atas, maka saldo penghasilan atas penjualan produk adalah Rp810.000 dengan total potongan Rp27.750. Dengan demikian, total pendapatan yang diterima seller Power Merchant dan Power Merchant Pro adalah sebesar Rp782.250.

Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Mulai Hari Ini, Biaya Layanan Merchant Tokopedia Naik hingga 6,5%”

Solopos.com, SUKOHARJO-Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Sukoharjo menahan tersangka kasus dugaan penyelewengan APBDes di Desa Krajan, Kecamatan Weru, berinisial SW, Kamis (2/5/2024). Tersangka SW merupakan mantan Kaur Keuangan sekaligus Bendahara Desa Krajan, Kecamatan Weru.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sukoharjo, Rini Triningsih, mengatakan tersangka ditahan selama 20 hari di Rutan Kelas I Surakarta lantaran dikhawatirkan melarikan diri atau menghilangkan barang bukti. Tersangka SW diduga melakukan melakukan penyelewengan dana APBDes selama kurun waktu Januari 2022-Desember 2022. Total nominal kerugian desa senilai Rp194.134.189.

Promosi Kanker Bukan (Selalu) Lonceng Kematian

“Tersangka diduga melakukan tindak pidana korupsi penyelewengan APBDes di Desa Krajan, Weru untuk kepentingan pribadi. Anggaran yang diselewengkan dalam kurun waktu sepanjang 2022,” kata dia, Kamis.

Tersangka SW telah melanggar regulasi berupa Permendagri No 20/2018 dan Permendagri No 113/2014. Sepanjang 2022, tersangka SW melakukan penyelewengan dana sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) pada 2021 senilai Rp24.215.738 dan penyelewengan dana Silpa di bank senilai Rp32.989.020.

Modus lainnya, lanjut Rini, tersangka SW melakukan penyalahgunaan pendapatan dari dana transfer pada 2022 senilai Rp84.349.249. Tersangka SW juga melakukan penyalahgunaan pendapatan dari lelang pengelolaan tanah kas desa pada 2022 senilai Rp23.600.000 dan Rp28.980.182. “Total kerugian desa akibat penyelewengan APBDes senilai Rp194.134.189,” kata dia.

Dalam menjalankan aksinya, tersangka SW mengambil dana di rekening kas desa tanpa sepengetahuan kepala desa dan memalsukan tanda tangan kepala desa. Fakta itu terkuak saat memeriksa sejumlah saksi, termasuk kepala desa, guna mengungkap kasus tindak pidana korupsi tersebut.

Apabila berkas perkara dinyatakan lengkap maka segera dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Semarang. “Penyidik memiliki dua alat bukti berupa dokumen sebagai dasar penetapan tersangka,” ujar dia.

Sementara itu, Kepala Seksi (Kasi) Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Sukoharjo, Bekti Wicaksono, mengatakan Pasal 2 UU Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tipikor. Penyidik segera merampungkan berkas perkara kasus dugaan penyelewengan APBDes di Desa Krajan, Kecamatan Weru.

“Tersangka SW bertindak sendirian melakukan penyelewengan APBDes. Jadi, perangkat desa lainnya tidak tahu-menahu jika dana APBDes telah digunakan tersangka untuk kepentingan pribadi. Tersangka sudah dinonaktifkan sejak kasus ini bergulir pada 2022,” kata dia.