Solopos.com, SOLO — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bea masuk yang ditagihkan terhadap pengiriman sepatu impor senilai Rp10 juta yang marak dibicarakan belakangan telah dibayar oleh perusahaan jasa titipan (PJT).

“Pembayaran denda itu dilakukan oleh perusahaan DHL, bukan oleh Radhika Althaf (sebagai pemilik sepatu),” kata Sri Mulyani dalam keterangannya di akun Instagram resmi @smindrawati, seperti dikutip di Jakarta, Minggu (28/4/2024).

Promosi Mabes Polri Mengusut Mafia Bola, Serius atau Obor Blarak

Dia menjelaskan akar masalah kasus tersebut adalah perbedaan nilai sepatu yang diberitahukan oleh DHL yang lebih rendah dari harga seharusnya. Bea Cukai kemudian melakukan koreksi penghitungan bea masuk yang berujung menimbulkan pembayaran denda.

Namun, pembayaran denda dilakukan oleh DHL sebagai PJT, dan kasus saat ini sudah diselesaikan.

“Masalah saat ini sudah selesai. Sepatu sudah diterima oleh penerima barang dan kewajiban kepabeanan sudah diselesaikan,” ujar Sri Mulyani sebagaimana dilansir Antara.

Sebelumnya, seorang warganet bernama Adhika Althaf mengaku menerima tagihan bea masuk senilai Rp31 juta untuk pembelian sepatu secara daring seharga Rp10 juta.

Bea Cukai merinci jasa kirim yang digunakan oleh warganet tersebut adalah DHL, di mana DHL memberitahukan CIF atau nilai pabean senilai US$35,37 atau Rp562.736.

Sementara setelah dilakukan pemeriksaan, nilai CIF atas barang tersebut adalah US$553,61 atau Rp8,81 juta.

Untuk itu, Bea Cukai mengenakan sanksi administrasi. Adapun detail bea masuk yang perlu dibayar untuk pembelian barang impor tersebut terdiri dari bea masuk 30% senilai Rp2,64 juta, PPN 11% senilai Rp1,26 juta, PPh impor 20% senilai Rp2,29 juta, dan sanksi administrasi Rp24,73 juta, dengan total tagihan Rp30,92 juta.

Guna menghindari risiko terkena sanksi administrasi, Bea Cukai menyarankan masyarakat yang ingin belanja daring untuk barang impor agar menyampaikan dokumen pendukung secara terperinci kepada jasa ekspedisi.

Dokumen mencakup jenis barang, harga barang, invoice, bukti transaksi, dan link website pembelian.

Dokumen itu kemudian disampaikan kepada POS atau ekspedisi yang digunakan untuk menangani barang kiriman tersebut.

Solopos.com, SEMARANG — Polisi mengamankan puluhan remaja yang diduga anggota gangster yang akan melakukan tawuran di beberapa lokasi berbeda di Kota Semarang, Jawa Tengah, pada Minggu (28/4/2024) dini hari.

“29 orang diamankan dari tiga lokasi yang berbeda,” kata Kasat Samapta Polrestabes Semarang, AKBP Tri Wisnugroho sebagaimana dilansir Antara.

Promosi Mabes Polri Mengusut Mafia Bola, Serius atau Obor Blarak

Bersama dengan puluhan remaja anggota gangster tersebut, kata dia, didapati pula sejumlah senjata tajam yang diduga akan digunakan saat tawuran.

Adapun lokasi penangkapan masing-masing dilakukan di Bandarharjo, Semarang Utara, diamankan dua orang berserta senjata tajam.

Di lokasi kedua diamankan delapan orang di sekitar Simongan, Semarang Barat beserta bawang bukti celurit dan gergaji.

“Di Simongan tiga orang melarikan diri dengan cara menceburkan diri ke sungai,” katanya.

Sementara di lokasi terakhir di Jalan Petek, Semarang Utara, polisi mengamankan 19 orang yang diduga hendak tawuran.

29 anggota gangster tersebut selanjutnya diserahkan ke Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Semarang untuk proses hukum lebih lanjut.

Ia menambahkan sebagian besar anggota gangster yang diamankan tersebut masih di bawah umur.

Solopos.com, SOLO — Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa presiden terpilih Prabowo Subianto belum pernah mengeluarkan susunan kabinet resmi pemerintahan Prabowo-Gibran.

“Kami tegaskan sekali lagi bahwa itu tidak benar, dan belum pernah dikeluarkan oleh Pak Prabowo Subianto dan timnya,” kata Dasco dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu (28/4/2024).

Promosi Mabes Polri Mengusut Mafia Bola, Serius atau Obor Blarak

Hal itu disampaikan-nya untuk menepis sejumlah daftar susunan kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran yang banyak beredar di publik.

“Kepada masyarakat luas terutama pendukung Prabowo-Gibran agar tidak merasa bingung bahwa akhir-akhir ini banyak sekali beredar susunan kabinet dengan berbagai macam versi. Nah, untuk itu kami konfirmasi bahwa tidak ada satupun versi yang benar,” ujarnya sebagaimana dilansir Antara.

Dia menjelaskan bahwa proses penyusunan kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran belum dimulai sebab Menteri Pertahanan RI itu saat ini masih terus melakukan komunikasi dan kajian untuk merumuskan komposisi kabinet pemerintahan 2024-2029.

“Komunikasi-komunikasi masih dilakukan, kemudian Pak Prabowo masih melihat portofolio-portofolio yang ada, kemudian masih melakukan pengkajian-pengkajian kementerian-kementerian yang ada sehingga terlalu dini rasanya kemudian susunan-susunan kabinet itu sudah keluar,” katanya.

Menurut dia, daftar susunan kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran yang banyak beredar itu mungkin sebuah aspirasi bagi perumusan kursi-kursi menteri periode mendatang.

“Bahwa itu juga mungkin dikeluarkan untuk menjadi aspirasi ya mungkin, tapi kami tegaskan sekali lagi bahwa itu tidak benar dan belum pernah dikeluarkan oleh Pak Prabowo Subianto dan timnya,” tuturnya.

Untuk itu, dia berharap masyarakat tidak lagi bingung terhadap kebenaran beragam versi susunan kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran yang beredar luas di masyarakat.

“Sehingga kami minta masyarakat untuk tidak bingung karena ini banyak yang bertanya dan WA (Whatsapp) apakah versi ini, yang mana yang benar? Bahwa semuanya itu adalah mungkin aspirasi, tapi bukan dikeluarkan resmi oleh Pak Prabowo Subianto maupun timnya,” kata Ketua Koordinator Strategis Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran itu.

Sebelumnya, Kamis (18/4/2024), Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan bahwa pembicaraan terkait komposisi kabinet Prabowo-Gibran kian intensif menjelang putusan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK) pada Senin (22/4/2024).

“Saya kira dengan makin dekatnya keputusan Mahkamah Konstitusi, saya kira pembicaraan tentang susunan kabinet dalam pemerintahan Prabowo-Gibran makin intensif, baik menteri-menteri yang berasal dari partai koalisi, ataupun menteri-menteri yang berasal dari berbagai macam profesi dan keahlian, termasuk daerah-daerah,” kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Dia menyebut syarat untuk menjadi pembantu presiden dalam kabinet Prabowo-Gibran adalah mereka yang memahami dan menyetujui program presiden sebab kebijakan menteri merupakan elaborasi atau penerjemahan dari kebijakan presiden.