SOLOPOS.COM - Olga Syahputra
Solopos.com, JAKARTA — Belum selesai masalah kasus hukum dan penyakit yang menimpanya, presenter Olga Syahputra kini menuai kontra lagi dengan beberapa pihak.
Pelawak senior Indro ‘Warkop’ mengatakan bahwa ada oknum Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang berusaha memeras Olga terkait tingkah lakunya di tayangan televisi.
Hal itu didengarnya saat Olga menyampaikan curhatannya kepada dirinya beberapa waktu lalu. “Saya dengar sendiri dari Olga, dia yang curhat kepada saya,” ujar Indro di Jakarta, Kamis (17/10/2013).
Indro sendiri mengaku siap dipanggil KPI bila memang dibutuhkan untuk dimintai keterangan. Namun ia menolak dituduh menyebarkan fitnah, karena ia mendengarnya langsung dari Olga. “Ini konteksnya saya mendengar lho yah, bukan menuduh. Saya siap kalau pihak KPI ingin meminta keterangan. Kita terbuka,” ujarnya.
Ia menambahkan, curhatan dari Olga tersebut ia anggap sebagai keterangan awal yang seharusnya ditelusuri lagi kebenarannya. “Harus dicari itu. Kalau ucapan Olga benar, berarti kan KPI salah. Bukan saya yang nuduh KPI,” pungkasnya.
Bantah
Sementara itu, KPI membantah adanya upaya meminta uang kepada presenter Olga Syahputra terkait guyonannya di sejumlah stasiun televisi yang kerap membuatnya menjadi sorotan KPI.
Wakil Ketua KPI, Idy Muzayyad mengatakan pihaknya tidak pernah sekalipun meminta apalagi dengan memaksa sejumlah uang. Bila memang ada maka itu bukanlah anggota KPI, namun oknum yang melakukannya.
“Tidak pernah sekalipun kami meminta apalagi memeras dia (Olga) atau artis lainnya,” ujar Idy di Jakarta, Kamis.
Idy juga meminta kepada pihak yang terkait dalam hal ini Indro Warkop dan Olga Syahputra untuk membuktikan adanya upaya pemerasan yang dilakukan oleh anggota KPI.
“Silakan buktikan bila memang benar ada, kami terbuka kok. Kalau memang ada buktinya silakan ungkap ke kami,” tegasnya.
Namun ia juga meminta kepada Indro untuk mengklarifikasinya di depan media jika memang tidak ditemukan bukti adanya upaya meminta uang kepada Olga.
“Kita fair saja, kalau tak ada bukti silakan klarifikasi, namun bila tak ada proses klarifikasi maka pembuktian akan dilakukan secara hukum,” pungkasnya.