Solopos.com, SEMARANG — Polisi mengamankan puluhan remaja yang diduga anggota gangster yang akan melakukan tawuran di beberapa lokasi berbeda di Kota Semarang, Jawa Tengah, pada Minggu (28/4/2024) dini hari.

“29 orang diamankan dari tiga lokasi yang berbeda,” kata Kasat Samapta Polrestabes Semarang, AKBP Tri Wisnugroho sebagaimana dilansir Antara.

Promosi Kanker Bukan (Selalu) Lonceng Kematian

Bersama dengan puluhan remaja anggota gangster tersebut, kata dia, didapati pula sejumlah senjata tajam yang diduga akan digunakan saat tawuran.

Adapun lokasi penangkapan masing-masing dilakukan di Bandarharjo, Semarang Utara, diamankan dua orang berserta senjata tajam.

Di lokasi kedua diamankan delapan orang di sekitar Simongan, Semarang Barat beserta bawang bukti celurit dan gergaji.

“Di Simongan tiga orang melarikan diri dengan cara menceburkan diri ke sungai,” katanya.

Sementara di lokasi terakhir di Jalan Petek, Semarang Utara, polisi mengamankan 19 orang yang diduga hendak tawuran.

29 anggota gangster tersebut selanjutnya diserahkan ke Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Semarang untuk proses hukum lebih lanjut.

Ia menambahkan sebagian besar anggota gangster yang diamankan tersebut masih di bawah umur.

Solopos.com, SOLO — Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa presiden terpilih Prabowo Subianto belum pernah mengeluarkan susunan kabinet resmi pemerintahan Prabowo-Gibran.

“Kami tegaskan sekali lagi bahwa itu tidak benar, dan belum pernah dikeluarkan oleh Pak Prabowo Subianto dan timnya,” kata Dasco dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu (28/4/2024).

Promosi Kanker Bukan (Selalu) Lonceng Kematian

Hal itu disampaikan-nya untuk menepis sejumlah daftar susunan kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran yang banyak beredar di publik.

“Kepada masyarakat luas terutama pendukung Prabowo-Gibran agar tidak merasa bingung bahwa akhir-akhir ini banyak sekali beredar susunan kabinet dengan berbagai macam versi. Nah, untuk itu kami konfirmasi bahwa tidak ada satupun versi yang benar,” ujarnya sebagaimana dilansir Antara.

Dia menjelaskan bahwa proses penyusunan kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran belum dimulai sebab Menteri Pertahanan RI itu saat ini masih terus melakukan komunikasi dan kajian untuk merumuskan komposisi kabinet pemerintahan 2024-2029.

“Komunikasi-komunikasi masih dilakukan, kemudian Pak Prabowo masih melihat portofolio-portofolio yang ada, kemudian masih melakukan pengkajian-pengkajian kementerian-kementerian yang ada sehingga terlalu dini rasanya kemudian susunan-susunan kabinet itu sudah keluar,” katanya.

Menurut dia, daftar susunan kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran yang banyak beredar itu mungkin sebuah aspirasi bagi perumusan kursi-kursi menteri periode mendatang.

“Bahwa itu juga mungkin dikeluarkan untuk menjadi aspirasi ya mungkin, tapi kami tegaskan sekali lagi bahwa itu tidak benar dan belum pernah dikeluarkan oleh Pak Prabowo Subianto dan timnya,” tuturnya.

Untuk itu, dia berharap masyarakat tidak lagi bingung terhadap kebenaran beragam versi susunan kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran yang beredar luas di masyarakat.

“Sehingga kami minta masyarakat untuk tidak bingung karena ini banyak yang bertanya dan WA (Whatsapp) apakah versi ini, yang mana yang benar? Bahwa semuanya itu adalah mungkin aspirasi, tapi bukan dikeluarkan resmi oleh Pak Prabowo Subianto maupun timnya,” kata Ketua Koordinator Strategis Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran itu.

Sebelumnya, Kamis (18/4/2024), Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan bahwa pembicaraan terkait komposisi kabinet Prabowo-Gibran kian intensif menjelang putusan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK) pada Senin (22/4/2024).

“Saya kira dengan makin dekatnya keputusan Mahkamah Konstitusi, saya kira pembicaraan tentang susunan kabinet dalam pemerintahan Prabowo-Gibran makin intensif, baik menteri-menteri yang berasal dari partai koalisi, ataupun menteri-menteri yang berasal dari berbagai macam profesi dan keahlian, termasuk daerah-daerah,” kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Dia menyebut syarat untuk menjadi pembantu presiden dalam kabinet Prabowo-Gibran adalah mereka yang memahami dan menyetujui program presiden sebab kebijakan menteri merupakan elaborasi atau penerjemahan dari kebijakan presiden.

Solopos.com, BANTUL — Penjaringan atau pendaftaran bakal calon (balon) bupati dan wakil bupati pada Pilkada Bantul 2024 di DPC PDIP sepi peminat. Hingga Minggu (28/4/2024), baru ada empat orang yang mendaftar, tapi baru satu orang yang mengembalikan formulir pendaftaran.

Hal itu pun membuat DPC PDIP Bantul memperpanjang batas akhir pengembalian formulir. Batas akhir pengembalian formulir yang sebelumnya dijadwalkan Sabtu (27/4/2024), diperpanjang hingga Senin (29/4/2024).

Promosi Kanker Bukan (Selalu) Lonceng Kematian

“Memang kami perpanjang batas akhir pengembalian formulir. Kami tunggu sampai Senin [29/4/2024] pagi, karena Senin sore harus sudah pleno. Selasa [30/4/2024] datanya harus sudah kami kirim ke DPP,” ujar Sekretaris tim penjaringan bakal calon bupati dan wakil bupati Bantul DPC PDIP Bantul, Rajut Sukasworo, Minggu.

Menurut Rajut sampai Minggu siang, baru baru balon hasil penjaringan internal, yakni Joko Purnomo, yang telah mengembalikan formulir pendaftaran ke Kantor DPC PDIP Bantul. Sedangkan tiga balon lainnyaa sampai saat ini belum mengembalikan formulir. Ketiganya yakni Bejo WTP, Bupati Bantul Abdul Halim Muslih, dan Aryumadi.

“Pak Bejo [Bejo WTP] tidak tahu batas pengembalian formulir, padahal sudah kita beritahu dan jelaskan. Pak Halim, kemarin kan juga ke Bandung. Untuk Aryunadi, kita juga sudah sampaikan batas akhir pengembalian. Tapi beliau [Aryunadi] mengatakan jika tidak mengembalikan berarti tidak jadi mendaftar,” kata Rajut.

Lebih lanjut Rajut mengungkapkan, jika saat ini ketertarikan para kandidat mendaftar jadi balon pada Pilkada Bantul 2024 sepi peminat. Ia menduga kondisi Pemilu 2024, menjadi salah satu alasan, kenapa banyak kandidat enggan mendaftar.

“Sepi peminat, karena pemilu kemarin sudah capek semua. Memang kondisinya seperti itu, jadi tidak ada yang tertarik,” terangnya.

Terpisah, Bupati Bantul Abdul Halim Muslih mengaku akan segera mengembalikan formulir pendaftaran ke DPC PDIP Bantul. “Karena ini hari Minggu, rencana saya besok. Besok saya mengembalikan formulir ke PDIP. Kalau yang Golkar sudah,” ujar Abdul Halim Muslih.