Solopos.com, SOLO–Tim Sparta Kepolisian Resor Kota (Polresta) Solo menangkap penjual minuman keras (miras) berkedok warung kelontong, Sabtu (4/5/2024) dini hari, sekitar pukul 01.00 WIB.

Penjual miras yang dikukut oleh Tim Sparta itu ialah seorang laki-laki inisial HR, 58, warga Setabelan, Banjarsari, Solo.

Promosi Mi Instan Witan Sulaeman

“Penangkapan pelaku HR berawal saat Tim Sparta Polresta Solo melaksanakan kegiatan patroli rutin di wilayah hukum Polresta Solo, mendapatkan informasi dari Call Center Tim Sparta bahwa terdapat warung yang beraktivitas menjual minuman keras dan sering meresahkan warga di Setabelan, Banjarsari, Solo,” kata Kasat Samapta Polresta Solo, Kompol Arfian Riski Dwi Wibowo, Sabtu.

Mendapatkan Informasi tersebut, lanjut dia, Tim Sparta langsung menuju lokasi sesuai dengan arahan dari pelapor. Sesampainya di lokasi, tepatnya di depan SD Kristen Banjarsari, Solo, didapati warung kelontong yang berjualan miras

“Dari hasil penggeledahan di lokasi, Tim Sparta berhasil mengamankan pelaku yang merupakan penjual miras dan barang bukti berupa 2 botol air mineral ukuran 1.500 ml berisi Ciu dan 2 botol air mineral ukuran 600 ml berisi Ciu,” ungkap Kompol Arfian.

Selanjutnya barang bukti dan penjual miras berkedok warung kelontong tersebut di bawa ke Mapolresta Solo untuk ditindaklanjuti sesuai prosedur perkara tindak pidana ringan (Tipiring).

Dihubungi secara terpisah, Kapolresta Solo Kombes Pol Iwan Saktiadi, mengatakan bahwa jajarannya akan terus melakukan operasi pekat, termasuk menindaklanjuti laporan dari masyarakat. Ia pun meminta peran aktif masyarakat, seperti dalam menekan peredaran miras.

“Kami juga mengimbau kepada masyarakat untuk ikut aktif menjaga kamtibmas di wilayahnya masing-masing. Kami berharap bantuan dan dukungan dari seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama memberantas peredaran miras,” pungkas Kapolresta Solo.

Sebagai informasi, Operasi Pekat digelar dalam rangka mewujudkan kota Solo dari bebas penyakit masyarakat (Pekat) dengan cara menggelar kegiatan cipta kondisi dengan sasaran judi, narkoba, senjata tajam (sajam), miras dan prostitusi jalanan.

Solopos.com, JAKARTA–Kebijakan pemerintah terkait sertifikasi halal yang harus dipenuhi paling lambat Oktober 2024 wajib dilaksanakan oleh para pelaku usaha dan tidak boleh ditunda.

Penegasan itu disampaikan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan merespons usulan Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki untuk menunda penerapan sertifikasi halal, terutama untuk produk-produk UMKM.

Promosi Mi Instan Witan Sulaeman

“Ya harus kok wajib (bersertifikat halal), kalau enggak siap-siap kapan siapnya? Nanti setahun lagi enggak siap, 10 tahun enggak siap, 100 tahun lagi enggak siap. Ini harus dilatih,” kata Zulhas, sapaan akrabnya, kepada wartawan, Sabtu (4/5/2024), di Jakarta, seperti dilansir Antara.

Zulhas menyampaikan kebijakan ini diterapkan demi kebaikan konsumen di Indonesia. Mereka berhak mendapatkan produk yang tidak hanya halal, tetapi juga aman, sehat, dan higienis, dan sertifikat halal ini menjadi bukti nyata bahwa produk itu memenuhi semua kriteria tersebut.

Sebelumnya, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Teten Masduki pada 1 April 2024 mengatakan Kementerian Koperasi dan UKM akan berbicara dengan berbagai pihak, termasuk Kementerian Perdagangan dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama untuk membahas kebijakan wajib sertifikasi halal.

Teten menjelaskan batas waktu sertifikasi halal yang ditetapkan hingga Oktober 2024 sulit tercapai, terutama oleh para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di bidang kuliner.

Terkait hal itu, Teten mengusulkan dua hal. Kesatu, melakukan percepatan sertifikasi untuk memudahkan UMKM, yang masuk dalam kategori jalur hijau, misalnya produk dan bahan bakunya sudah halal agar dapat melakukan self-declare atau pernyataan status halal yang dilakukan oleh pelaku usaha itu sendiri.

Kedua, Teten mengusulkan penundaan atau perpanjangan tenggat supaya tidak terjadi pelanggaran hukum oleh pelaku UMKM.

Diberitakan sebelumnya, Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal mewajibkan tiga kelompok produk bersertifikat halal pada Oktober 2024.

Ketiga produk itu yaitu produk makanan dan minuman; bahan baku, bahan tambahan pangan; serta produk hasil dan jasa penyembelihan.

Kewajiban tersebut berlaku untuk produk-produk yang diproduksi oleh usaha besar, menengah, kecil maupun mikro seperti pedagang kaki lima.

Solopos.com, JAKARTA  — KFC Malaysia telah menutup lebih dari 100 gerainya karena aksi boikot terhadap produk pendukung Israel. QSR Brands Holdings Bhd yang mengoperasikan restoran KFC dan Pizza Hut di negara tersebut, mengatakan bahwa pihaknya menutup sementara gerainya di tengah “kondisi ekonomi yang menantang”.

Melansir Al Jazeera via Bisnis.com, penutupan tersebut juga dilakukan untuk “mengelola peningkatan biaya bisnis dan fokus pada zona perdagangan dengan keterlibatan tinggi”.

Promosi Mi Instan Witan Sulaeman

“Berkontribusi secara positif kepada komunitas Malaysia, menjaga kecintaan terhadap merek KFC dan melindungi karyawan terhadap merek tersebut adalah prioritas bagi organisasi ini,” kata perusahaan dalam sebuah pernyataan resmi.

Karyawan dari gerai yang terkena dampak pun mendapat tawaran kesempatan untuk pindah ke toko operasional yang lebih sibuk sebagai bagian dari upaya optimalisasi ulang perusahaan.

“Sebagai perusahaan yang telah melayani masyarakat Malaysia selama lebih dari 50 tahun, fokusnya tetap pada penyediaan produk dan layanan berkualitas kepada pelanggan, sekaligus memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian Malaysia melalui keamanan kerja bagi 18.000 anggota tim di Malaysia, yang sekitar 85 persennya adalah Muslim,” lanjutnya.

Meskipun QSR Brands tidak merinci alasan kondisi sulit tersebut. Di sisi lain, seorang anggota staf di toko KFC yang terkena dampak di Subang Jaya di negara bagian Selangor mengatakan pada Kamis (2/5/2024) bahwa gerai tersebut telah diinstruksikan untuk ditutup sementara dua pekan lalu.

Meskipun gerai tersebut dibuka kembali pada hari Kamis dengan mulai menjual minuman, namun kursi dan meja masih bertumpuk.

“Boikot ini sangat efektif untuk menunjukkan pesan kami menentang pendudukan di Palestina. Namun, saya juga prihatin dengan penghidupan keluarga staf yang bergantung pada pekerjaan mereka di KFC,” kata seorang pembeli berusia 40-an, dikutip dari Nikkei Asia.

Media lokal, yang mengaitkan penutupan tersebut dengan boikot, mengutip data Google Map yang menunjukkan lusinan gerai yang terkena dampak di seluruh negeri.

Boikot di negara-negara mayoritas Muslim dituding sebagai penyebab merosotnya pendapatan merek-merek Barat yang dianggap memiliki hubungan dengan Israel.

Pada bulan Februari, McDonald’s menyebutkan kampanye boikot di Timur Tengah, Indonesia, dan Malaysia terhadap penjualan yang hanya tumbuh 0,7 persen selama kuartal keempat pada 2023, dibandingkan dengan pertumbuhan 16,5 persen pada tahun sebelumnya.

Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Ratusan Gerai KFC Malaysia Tutup, Diklaim sebagai Efek Boikot”